Pelatihan Mobilisasi Sumber Daya Organisasi Mitra KIAT Program GESI-CSE, Mataram, NTB

Sumber daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan salah satu pilar yang akan memberikan dukungan bagi gerak organisasi untuk dapat menjalankan misi yang telah ditetapkan sehingga visi organisasi dapat dicapai.

Namun sejauh mana sumber daya dapat memberikan dukungan yang optimal bagi organisasi? Apakah memiliki ketercukupan sumber daya mampu membuat organisasi dapat tetap mempertahankan kelangengan program dalam jangka panjang? Apakah organisasi telah dengan benar mengelola sumber daya yang dimiliki saat ini? Atau, apa yang harus dilakukan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki sehingga mampu mengungkit daya dukung dan membuka peluang baru bagi organisasi?

Untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, dengan bertempat di Hotel Aston Inn Mataram pada tanggal 29-30 April 2019, Yayasan Penabulu menyelenggarakan Pelatihan Mobilisasi Sumber Daya bagi organisasi yang menjadi mitra KIAT untuk program GESI-CSE di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini dihadiri oleh representasi dari; FLLAJ NTB (3 orang), FLLAJ Lombok Barat (5 orang), IWAPI NTB (5 orang), dan HWDI NTB (5 orang), serta service provider KIAT lainnya di NTB-Annisa- sebagai observer dalam kegiatan.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola program GESI-CSE di organisasi mitra KIAT di NTB agar dapat mengelola sumber daya yang telah dimiliki saat ini dan pada saat yang sama mendorong kemampuan mereka untuk dapat membangun mekanisme kolaborasi dengan para pihak yang berpotensi memberikan dukungan bagi organisasi, sehingga gagasan-gagasan organisasi dapat dijalankan dalam jangka panjang.

Dipandu oleh Tino Yosepyn sebagai fasilitator, Ratna Dwi Puspitasari sebagai trainer mobilisasi sumber daya, dan Herman Simanjuntak, narsumber yang berbagi pengetahuan tentang bagaimana menjalin kerjasama dengan sektor swasta. Para peserta menjalani kegiatan dengan riang dan gembira.

Di ujung pelatihan, para peserta mencoba untuk merencanakan mekanisme mobilisasi sumber daya yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan sesuai dengan karakteristik organisasi mereka. Hasilnya, FLLAJ NTB akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan menggandeng penyedia layanan transportasi online untuk promosi keselamatan jalan, FLLAJ Kabupaten Lombok Barat akan bekerja tidak hanya dengan sektor swasta namun juga BUMN untuk kampanye peduli berlalu lintas, IWAPI NTB akan menguatkan anggota mereka melalui UKM yang bekerja dengan mitra-mitra strategis seperti BULOG untuk membentuk jaringan distribusi sembako, dan HWDI NTB akan menggalang relawan yang akan mendukung mereka untuk menguatkan organisasi mereka di masa datang. (TY)

Lokakarya Penyegaran CSO Mitra KIAT Program GESI-CSE, Mataram, NTB

Tanggal 11-13 April 2019, bertempat di Hotel Aston-Inn Mataram, Penabulu dengan dukungan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur menghelat kegiatan Lokakarya Penyegaran bagi CSO Mitra KIAT Program GESI-CSE di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Total yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang  yakni; 20 orang representasi organisasi mitra KIAT (FLLAJ NTB, FLLAJ Lombok Barat, IWAPI NTB, HWDI NTB); 3 orang representasi Annisa yang bertindak sebagai observer sekaligus peserta aktif; 2 orang representati KIAT sebagai observer sekaligus narasumber untuk manajemen operasional program; dan 5 orang representatif Penabulu yang terdiri atas panitia, trainer, dan fasilitator.

Selain bertujuan untuk menguatkan kapasitas peserta baik secara individu maupun organisasi dalam konteks pengarusutamaan GESI melalui pelibatan sektor masyarakat sipil (CSE), lokakarya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang program GESI-CSE secara mandiri sebagai bagian dari keberlanjutan program di masa depan.

Dalam lokakarya ini, bersama dengan Suhendro Sugiharto yang kerap dipanggil “Om Ebbe” peserta belajar tahap demi tahap dalam merancang sebuah program, bagaimana merumuskan isu yang akan dijawab lalu diturunkan kedalam sebuah kerangka logis sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih terstruktur. Tidak hanya itu, dipandu oleh Tino Yosepyn, peserta juga belajar tehnik fasilitasi salah satu modal yang wajib dimiliki oleh para pegiat di isu-isu sosial yang kerap bersinggungan dengan banyak pihak.

Kehadiran Pak Willy dan Pak Ali, dua orang kawan dari KIAT yang berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara efektif mengelola keuangan organisasi dalam konteks keuangan proyek juga memberikan warna lain dalam kegiatan ini.

Di penghujung kegiatan, pernyataan dari Mbak Madiana, Program Manager IWAPI, “Lokakarya ini menunjukkan bahwa walaupun permasalahan dan solusi yang diambil berbeda-beda, seluruh kelompok sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman, nyaman, adil, dan gembira” menjadi catatan yang mampu membangkitkan harapan kami. (TY)

Pertemuan Awal dengan National Working Team KLHK, Jakarta

Jakarta, 4 April 2019. Pertemuan bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh Ibu Nining Ngudi Purwaningtya (NWT), Roswitha (Liason ACB), dan Penabulu. Dr. Teguh Triono (Chief Grant Management) bersama Tim SP – Penabulu menjelaskan tentang posisi dan peran Yayasan Penabulu yang telah menandatangani perjanjian kontrak sebagai Service Provider dengan ACB dan penabulu juga sudah memberikan masukan terhadap dokumen Project Manual Management (PMM) yang dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia cq. Kasubdit Penerapan Konvensi Perjanjian Internasional dan ACB serta GITEC. Dan Kasubdit belum memberikan tanggapan khusus terhadap masukan Penabulu dan Chief Grant Manager juga telah memberikan beberapa point penting terkait dokumen Project Management Manual (PMM) Indonesia, seperti: Penyesuaian Diagram; Penerima Hibah, Cost Norm, Micro Grants, dan Berita Acara Serah terima (BAST).

Penyesuaian diagram diharapkan dipadupadankan dengan narasi seperti dalam tanggapan SP – Penabulu. Terkait Cost Norms, KLHK akan melakukan diskusi bersama ACB dan GITEC agar disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) Provinsi dan Kabupaten agar tidak menganggu pelaksanaan di lapangan.

Diskusi berlanjut dengan membahas tentang penerima hibah adalah NGO lokal atau Nasional sebagai bentuk peningkatan kapasitas sesuai dengan arahan Peratuan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakat yang Didirikan Warga Negara Asing dan telah dikomunikasikan dengan GITEC sebagai masukan dari Penabulu sebagai Service Provider. KLHK berharap Micro Grants dapat diberikan kepada kelompok masyarakat (Community Development) dan bersifat tidak memberatkan kelompok masyarakat atau dapat digunakan secara responsive dana tau disesuaikan dengan arahan dokumen CMP atau bukan untuk penelitian dan Micro Grants juga akan ditambahkan dalam Project Manual Management (PMM) termasuk didalamnya Monitoring dan Evaluasi. Dan KLHK juga akan terlibat dalam internal training khususnya dalam Penyusunan BAST.

Dalam pengembangan system informasi KLHK telah mencoba system yang dibangun ACB dalam penilaian secara online. NWT menyarankan tahapannya menggunakan metode manual dan kemudian dimasukan secara online ketika tim penilai (NWT) dalam penilaian proposal proponen. KLHK juga berharap Penabulu berkomunikasi aktif dengan UPT dimasing-masing Taman Nasional dan Penabulu sebagai Service Provider diharapkan bisa menjelaskan pada proponen terkait akses hibah kecil.